Wajah Indonesia

Wajah Indonesia.

Masih segar tentunya dalam ingatan kita bahwa Elit Legislative kita, tepatnya BURT DPR RI, mencanangkan pembangunan gedung baru senilai tak kurang dari 1,6 Trilyun rupiah. Sarang “orang Mulia” baru dengan 36 lantai yang mungkin sengaja dirancang untuk menjadi tandingan The Twin Towers Malaysia. Rencana ini mendapat berbagai respons masyarakat luas. Respons yang mayoritas negative itu semakin marak mencuat setelah Presiden SBY lempar wacana tentang penanggulangan kemacetan di Jakarta.

Menurut presiden SBY saat buka bersama Kadin di JCC jum’at (3/9), ada tiga opsi untuk mengatasi kemacetan akut di Jakarta. Pertama, membenahi Jakarta. Kedua, memindahkan pusat pemerintahan, tetapi mempertahankan ibu kota tetap di Jakarta. Ketiga, membangun ibukota baru. Wacana yang menurut Presiden untuk dikaji bersama itu tentunya membantu kubu yang kontra atas pembangunan gedung baru DPR dan menambah semarak tanggapan tentang pembangunan itu.

Berbagai kalangan turun langsung menolak rencana pembangunan gedung itu. Mulai dari kalangan pers, mahasiswa, rakyat jelata, pemerintah, bahkan banyak fraksi di DPR sendiri yang menolak sama sekali atau setidaknya menuntut pengunduran atau pengkajian ulang rencana pembangunan itu. Bias dikatakan, hamper semua kalangan, apapun tujuannya, menyatakan tidak setuju, menetang bahkan mengutuk rencana pembangunan gedung itu.

Bagaimanapun “hitamnya”, rencana ini adalah rencana yang sah secara konstitusi dan telah melalui proses – proses administrative yang lengkap. Semua langkah ditempuh dengan benar dan semua pihak terkait terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan tersebut. Dewan yang merencanakan adalah dewan yang secara sah terpilih mewakili suara rakyat. Pemerintah yang mensahkan juga merupakan pemerintah yang disusun langsung oleh presiden yang lagi – lagi dipilih langsung oleh rakyat. Sah – sah saja memang sebuah lembaga Negara menggunakan APBN untuk menunjang kinerja dari tugas pokok dan fungsi utamanya, bahkan harus. Namun, ada satu keanehan disini, hanya segelintir pihak yang notabene memutuskan rencana tersebut yang tetap menggenggam konsekuensi untuk mempertahankannya. Sebut saja ketua DPR sendiri yang sebelumnya membela mati – matian perencanaan pembangunan gedung itu berkomentar “Anggota DPR adalah orang – orang politik, tak mengerti pekerjaan. Bukan domain DPR.” (Kompas 7/9).Timbul kesan cuci tangan setelah rencana itu terkuak ke muka public dan berpotensi menurunkan citra baik seorang elite politik.

Disini, penulis tidak akan berkomentar tentang rencana pembangunan istana DPR itu, atau merespon wacana pengalihan pemindahan pusat pemerintahan dan atau ibu kota Negara, apalagi mencela Malaysia atas perlakuannya yang sangat mendiskriditkan Indonesia sebagai bangsa sekaligus sebagai Negara. Penulis juga terlalu bosan untuk mengemukakan budaya korupsi dengan jutaan bahaya dibelakangnya atau mengungkit dunia kriminalitas di Indonesia yang tak pernah putus layaknya sinetron tak bermutu yang mau – tak mau harus ditonton. Yang ingin penulis angkat dalam tulisan ini adalah tentang budaya dasar bangsa ini yang mengakibatkan berbagai masalah di atas.

Indonesia In Memoriam.

Indonesia. Sebuah nama indah penuh pengharapan yang entah kapan disematkan dan siapa yang menyematkannya pertama kali kepada sebuah bangsa terapung di atas kepulauan nusantara itu. Nama itu yang dinyatakan sah secara hukum menjadi nama sebuah Negara pada tanggal 17 agustus 1945. Nama itu yang belakangan akrab di telinga penulis sebagai nama sebuah bangsa yang besar. Sebuah bangsa kaya. Pemilik harta terpendam, terrendam dan harta tertanam. Bangsa yanmg daratannya subur tiada terkira. Lautannya takkan kehabisan ikan seandainya setiap hari semua penduduknya menyantap ikan hasil laut itu. Tambangnya, jangan ditanya, setiap jengkal tanahnya menyimpan berbagai jenis mineral berharga. Mulai dari sumber energy, bahan perhiasan, hingga bahan utama senjata pemusnah missal pun tersedia disana.

Terlalu banyak memang ungkapa – ungkapa local menyanjung semua kekayaan alam itu. Lalu, bagaiman dengan SDM-nya?. Tentu saja luar biasa. Bangsa ini adalah bangsa yang dulunya pernah menguasai melaysia, Singapore, Myanmar, Filipina, Timor – timur dan sebagian papua new guinea. Hal itu, menjadikan negeri sekaliber Tionghoa tertarik menjadikannya partner kenegaraan.

Sekarang? Bagaimana dengan sekarang?. Sekarang prestasi bangsa itu juga sangat luar biasa! Berbagai kejuaraan internasional menjadi santapan bangsa itu. Mulai dari kejuaraan robot, matematika fisika, ilmuan cilik, cabang – cabang olah raga, dan ratusan lagi ajang bergengsi yang sering dimenangkan putra putrid bangsa itu. Tentunya, beberapa hal di atas sudah cukup menggambarkan luarbiasanya SDM yang tersedia untuk mengolah SDA yang melimpah ruah tersebut.

Indonesia dan Akar Masalah.

Ironis memang, keadaan bangsa kita ini. Dengan segala kekayaanya yang tak ternilai serta kejeniusan orang – orangnya, bangsa ini hanya mampu menjadi budak di negeri sendiri. Meminjam ungkapan Bung Karno “Lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang”. Rasanga penulis sangat ingin merevisi ungkapan tersebut menjadi “sudah nyata hujan emas di negeri kita, negeri orang menguasai dan menyiksa penduduk aslinya.

Lalu, siapa yang salah?. Malaysia? Cina? Amerika? Atau Indonesia?

Tak ada yang patut disalahkan disini dan tak patut bagi kita untuk saling menyalahkan. Menanggapi pertanyaan tersebut, penulis mencoba menjadikan semua hal diatas sebagai garis finis dan menarik garis lurus dari finis itu sehingga ditemukan garis start-nya.

Indonesia lahir akibat modernisme dan tumbuh besar di era modern. Sebagai Negara yang baru melihat dunia, mau – takmau Indonesia harus beradaptasi dengan iklim modern tersebut. Segala macam upaya dilakukan, segala daya dikerahkan dengan satu tujuan mulia yaitu: mengejar modernitas Negara lain yang telah jauh meninggalkan Indonesia di belakang. Segala langkah itu berdiri kokoh diatas landasan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. Sungguh mulia sekali.

Modernisme yang, mau – tak mau, menjadi falsafah hidup Negara, mengundang berbagai macam konsekuensi. Seperti kita ketahui bersama, tiga ciri utama sebuah modernisme, kemajuan, rasio dan kebebasan. Kemajuan melahirkan kesejahteraan, rasio melahirkan sains, dan kebebasan melahirkan demokrasi. Dan ketiganya, sungguh, telah terrealisasi di Indonesia. Indonesia sangat sejahtera, walaupun kesejahteraannya di kalangan tertentu saja. Sains berkembang pesat, walaupun kasta tertentu saja yang bias mengembangkannya. Demokrasi lama merebak, walaupun demokrasi di Indonesia hanya sebatas topeng tak berharga.

Inilah kenyataan pahit yang harus diterima. Walaupun kemajuan melahirkan kesejahteraan, rasio melahirkan sains, dan kebebasan melahirkan demokrasi namun, cucu dari ketiga hal inilah yang berbahaya, yaitu eksploitasi, saintisme, serta imperialism budaya dan politik. Ketiga hal tersebut sudah cukup untuk membuat negeri ini lupa akan pemerataan kesejahteraan atau apapun yang dulu diajarkan PPKn.

Menurut Hegel, Modernism adalah ide universal tentang emansipasi progresif, rasio dan kebebasan. Bagi Hegel, menusia sebagai pelaku harus menentukan sendiri landasan nilai dan criteria – criteria dalam kehidupannya. Manusia modern sama sekali tidak memerlukan landasan nilai, kebebasan dan legitimasi kebenaran selain yang berasal dari dalam dan untuk dirinya sendiri. Manusia modern selalu ingin menjadi yang paling progresif, paling depan dan paling atas. Ideal dan sangat humanis memang tapi, pelaksanaannya yang selalu berkembang dan tak terbataskan mengakibatkan ,sadar atau tidak, pemerkosaan alam dan penindasan terhadap sesama manusia. Nilai – nilai luhur yang mendasari pembentukan Negara ini terus menjadi wacana di kalangan pemimpinnya. Nilai mulia yang diajarkan agama hanya dijadikan belenggu untuk berkembang. Dan manusia modern, sekali lagi, selalu ingin menjadi yang paling progresif sehingga nilai apapun yang harus ditinggalkan, akan mereka abaikan demi mencapai sebuah keinginan.

Kenyataan inilah yang menurut penulis sedang terjadi di Indonesia. Kenyataanya, bangsa kita tercinta ini larut dalam pengejarannya menuju kesetaraan dengan bangsa lain. Keterlenaan inilah yang membuat terabainya landasan utama pembangunan Negara. Untuk itu, penulis mengajak pembaca untuk sejenak berhenti berlari. Mari kita merenung ulang apa yang telah, sedang dan akan kita lakukan untuk bangsa ini.

Bangsa ini bangsa yang besar. Bangsa ini bangsa yang kaya. Bangsa ini bangsa yang cerdas. Bangsa ini bangsa yang berbudi luhur. Satu hal yang dibutuhkan bangsa ini, generasi pemimpim pembaharu yang tumbuh dengan idealism kuat di dadanya dan tekad membara untuk kesejahteraan bersama. Kamu adalah bagian dari generasi itu, kawan!.